{"id":720,"date":"2022-04-07T05:00:19","date_gmt":"2022-04-07T05:00:19","guid":{"rendered":"https:\/\/tambangilmu.id\/?p=720"},"modified":"2022-04-09T12:43:04","modified_gmt":"2022-04-09T12:43:04","slug":"peraturan-pemerintah-nomor-25-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-bidang-energi-dan-sumber-daya-mineral","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tambangilmu.id\/?p=720","title":{"rendered":"Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral"},"content":{"rendered":"\n

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (PP 25\/2021) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).<\/p>\n\n\n\n

Pasal 39 UUCK mengatur terkait perubahan atas Undang-Undang Minerba yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<\/p>\n\n\n\n

Pasal 41 UUCK mengatur terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.<\/p>\n\n\n\n

Pasal 42 UUCK mengatur terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.<\/p>\n\n\n\n

Pasal 185 huruf b mengatur bahwa “Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan”.<\/p>\n\n\n\n

PP 25\/2021 yang mengatur mengenai mineral dan batubara dimuat dalam Bab II Pasal 3, sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

  1. Pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, IUPK operasi produksi dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak\/Perjanjian untuk komoditas batubara yang melakukan kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara di dalam negeri dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).<\/li>
  2. Perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen), diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri.<\/li>
  3. Perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen), dikenakan terhadap volume batubara yang digunakan dalam kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara.<\/li>
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara, besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan royalti 0% (nol persen) diatur dalam Peraturan Menteri.<\/li>
  5. Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    PP 25\/2021 diunduh melalui https:\/\/peraturan.go.id\/<\/p>\n\n\n\n

    PP 25\/2021<\/a><\/p>\n\n\n\n