{"id":759,"date":"2022-04-10T03:52:45","date_gmt":"2022-04-10T03:52:45","guid":{"rendered":"https:\/\/tambangilmu.id\/?p=759"},"modified":"2022-04-10T03:52:45","modified_gmt":"2022-04-10T03:52:45","slug":"peraturan-menteri-esdm-no-5-tahun-2021-ttg-standar-kegiatan-usaha-dan-produk-pada-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-sektor-energi-dan-sumber-daya-mineral","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tambangilmu.id\/?p=759","title":{"rendered":"Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021 ttg Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral"},"content":{"rendered":"\n

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM 5\/2021) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 25\/2021).<\/p>\n\n\n\n

Pasal 6 PP 25\/2021 mengatur bahwa:<\/p>\n\n\n\n

  1. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.<\/li>
  2. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor: (a) kelautan dan perikanan; (b) pertanian; (c) lingkungan hidup dan kehutanan; (d) energi dan sumber daya mineral<\/strong>; (e) ketenaganukliran; (f) perindustrian; (g) perdagangan; (h) pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (i) transportasi; (j) kesehatan, obat, dan makanan; (k) pendidikan dan kebudayaan; (l) pariwisata; (m) keagamaan; (n) pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; (o) pertahanan dan keamanan; dan (p) ketenagakerjaan.<\/li>
  3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor meliputi pengaturan: (a) kode KBLI\/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha; (b) persyaratan dan\/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; (c) pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan (d) standar kegiatan usaha dan\/atau standar produk.<\/strong><\/li>
  4. Kode KBLI\/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha tercantum dalam Lampiran I.<\/li>
  5. Persyaratan dan\/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor tercantum dalam Lampiran II.<\/li>
  6. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tercantum dalam Lampiran III.<\/li>
  7. Standar kegiatan usaha dan\/atau standar produk pada masing-masing sektor diatur dengan peraturan menteri\/ kepala lembaga<\/strong>.<\/li>
  8. Penyusunan standar kegiatan usaha dan\/atau standar produk dilakukan secara transparan, memperhatikan kesederhanaan persyaratan, dan kemudahan proses bisnis dengan melibatkan Pelaku Usaha.<\/li>
  9. Penyusunan standar kegiatan usaha dan\/atau standar produk dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV.<\/li>
  10. Peraturan menteri\/kepala lembaga ditetapkan setelah mendapat persetujuan Presiden dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.<\/li>
  11. Kementerian\/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten\/kota, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha di luar Perizinan Berusaha yang diatur dalam PP 5\/2021.<\/li>
  12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh menteri\/kepala lembaga, gubernur, bupati\/walikota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Permen ESDM 5\/2021, terdiri atas 5 Pasal dan mengatur substansi terkait:<\/p>\n\n\n\n

    1. subsektor Minyak dan Gas bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;<\/li>
    2. subsektor Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;<\/li>
    3. subsektor Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan<\/li>
    4. subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

      Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Permen ESDM 5\/2021, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor energi dan sumber daya mineral dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.<\/p>\n\n\n\n

      Permen ESDM 5\/2021, Abstrak, dan Lampiran diunduh melalui https:\/\/jdih.esdm.go.id\/<\/p>\n\n\n\n

      Permen ESDM 5\/2021, Abstrak, dan Lampiran<\/a><\/p>\n\n\n\n