{"id":992,"date":"2022-04-14T14:03:07","date_gmt":"2022-04-14T14:03:07","guid":{"rendered":"https:\/\/tambangilmu.id\/?p=992"},"modified":"2022-04-18T03:46:47","modified_gmt":"2022-04-18T03:46:47","slug":"perpres-no-55-tahun-2022-ttg-pendelegasian-pemberian-perizinan-berusaha-di-bidang-pertambangan-mineral-dan-batubara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tambangilmu.id\/?p=992","title":{"rendered":"Perpres No. 55 Tahun 2022 ttg Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara"},"content":{"rendered":"\n

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3\/2020) menghapus kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.<\/p>\n\n\n\n

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU 3\/2020, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berada pada Pemerintah Pusat, antara lain pemberian perizinan berusaha serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.<\/p>\n\n\n\n

Perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan Pasal 35 UU 3\/2020. Dalam ketentuan Pasal 35 UU ayat (4) UU 3\/2020, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96\/2021), Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip:<\/p>\n\n\n\n

  1. efektivitas;<\/li>
  2. efisiensi;<\/li>
  3. akuntabilitas; dan <\/li>
  4. eksternalitas.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP 96\/2021, selain prinsip tersebut di atas, pendelegasian kewenangan pemberian sertifikat standar dan izin harus mempertimbangkan sifat strategis komoditas Pertambangan untuk:<\/p>\n\n\n\n

    1. penyediaan bahan baku industri dalam negeri; dan\/atau <\/li>
    2. penyediaan energi dalam negeri.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

      Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 8 PP 96\/2021, diatur bahwa Pendelegasian Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.<\/p>\n\n\n\n

      Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 PP 96\/2O21, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perpres 55\/2022) pada tanggal 11 April 2022 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91 pada tanggal 11 April 2022.<\/p>\n\n\n\n

      Perpres 55\/2022 terdiri atas 5 bab dan 8 Pasal. Gambaran substansi Perpres 55\/2022 adalah sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

      1. Bab I (Ketentuan Umum);<\/li>
      2. Bab II (Lingkup Kewenangan yang Didelegasikan);<\/li>
      3. Bab III (Penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha);<\/li>
      4. Bab IV (Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan); dan<\/li>
      5. Bab V (Pendanaan).<\/li><\/ol>\n\n\n\n

        Lingkup kewenangan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:<\/p>\n\n\n\n

        1. pemberian sertifikat standar dan izin;<\/li>
        2. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan<\/li>
        3. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

          Selain Pendelegasian sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:<\/p>\n\n\n\n

          1. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;<\/li>
          2. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan<\/li>
          3. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

            Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Pendelegasian tersebut wajib:<\/p>\n\n\n\n

            1. melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan<\/li>
            2. menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

              Pendanaan dalam pelaksanaan Pendelegasian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.<\/p>\n\n\n\n

              Untuk selengkapnya, Perpres 55\/2022 dapat didownload pada file terlampir atau link JDIH Kementerian Sekretariat Negara.<\/p>\n\n\n\n

              PP 55\/2022 diunduh melalui website https:\/\/jdih.setneg.go.id\/<\/p>\n\n\n\n

              PP 55\/2022<\/a><\/p>\n\n\n\n

              <\/p>\n\n\n\n