Pemberian pelayanan perizinan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu fungsi administrasi negara khususnya dalam menjalankan amanat dari rakyat kepada Negara dalam konteks Hak Menguasai Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian “dikuasai oleh Negara” sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah […]
JUKNIS
JUKNIS LAINNYA
Kepdirjen Minerba 176.K/MB.01/DJB/2022 ttg Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan dengan Luasan Paling Luas 50 (Lima Puluh) Hektar dan Dokumen Rencana Penambangan Surat Izin Penambangan BatuanKepdirjen Minerba 176.K/MB.01/DJB/2022 ttg Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan dengan Luasan Paling Luas 50 (Lima Puluh) Hektar dan Dokumen Rencana Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan (Kepdirjen Minerba 176.K/2022 ditetapkan dalam rangka: Kepdirjen Minerba 176.K/2022 terdiri atas 6 (enam) Diktum dan ditetapkan pada tanggal 17 Juni […]
0