MINERAL AND COAL REGULATION INFORMATION AND EDUCATION
Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No. 10/2023) ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 177 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan […]
Dalam perkembangan industri dan untuk mendukung kebijakan pengembangan energi bersih, terdapat beberapa mineral penting sebagai bahan baku industri yang memproduksi komponen penting dalam banyak teknologi energi bersih. Mineral penting tersebut antara lain tembaga, nikel, kobal, dan unsur tanah jarang. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang menggalakkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan, mulai menyusun […]
Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan (Kepmen ESDM No. 110.K Tahun 2021) ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2021 dengan pertimbangan untuk memberikan pedoman dalam permohonan, evaluasi, dan pemberian […]
Keputusan Menteri ESDM Nomor 258.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara (Kepmen ESDM 258.K Tahun 2023) ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023. Dalam konsideran menimbang, penetapan Kepmen ESDM 258.K Tahun 2023, didasarkan pada pertimbangan: Kepmen ESDM 258.K Tahun 2023 terdiri atas 11 (sebelas) Diktum, […]
Keputusan Menteri ESDM No. 147.K/MB.01/MEM.B/2022 ttg Perubahan atas Penggolongan Komoditas Tambang Mineral Dolomit, Feldspar, Fosfat, Grafit, Kuarsit, dan Zirkon (Kepmen ESDM 147.K/2022) ditetapkan dengan pertimbangan: Kepmen ESDM 147.K/2022 menetapkan perubahan atas penggolongan komoditas tambang mineral dolomit, feldspar, fosfat, grafit, kuarsit, dan zirkon yang semula dikelompokkan dalam golongan mineral bukan logam menjadi dikelompokkan dalam golongan mineral […]
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (PP 23/2023) merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. PP 25/2023 ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2023 dan diundangkan pada tanggal yang sama 5 Mei 2023 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia […]
Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020), untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri. Pelaksanaan […]
Sesuai dengan ketentuan Pasal 62A dan Pasal 83A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP/IUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP/WIUPK kepada Menteri dan ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUP/WIUPK diatur dengan atau […]
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ttg Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubata berwenang menetapkan Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara […]
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) menghapus kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU 3/2020, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berada pada Pemerintah Pusat, antara lain pemberian perizinan berusaha serta pembinaan dan […]
0