MINERAL AND COAL REGULATION INFORMATION AND EDUCATION
Keputusan Menteri ESDM No. 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Kepmen ESDM 373.K Tahun 2023) ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 […]
Keputusan Menteri ESDM No. 111.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pembukaan Kembali Area yang Telah Direklamasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Kepmen ESDM 111.K Tahun 2024) ditetapkan pada tenggal 21 Mei 2024, dengan dasar pertimbangan: a. bahwa untuk memberikan manfaat yang optimal bagi keberlanjutan lingkungan, diperlukan pedoman teknis dalam pelaksanaan permohonan, evaluasi, […]
Keputusan Menteri ESDM No. 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat (Kepmen ESDM 174.K Tahun 2024) ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2024 dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan: a. bahwa untuk memberikan pedoman teknis dalam pemberian, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Izin Pertambangan Rakyat yang merupakan salah satu perizinan berusaha yang telah didelegasikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden […]
Keputusan Menteri ESDM No. 177.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM No. 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara (Kepmen ESDM 177.K Tahun 2024) ditetapkan dengan pertimbangan: a. bahwa untuk memberikan efektivitas pelayanan dan kepastian hukum dalam pemrosesan […]
Keputusan Menteri ESDM No. 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara (Kepmen ESDM 375.K Tahun 2023) ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2023. Pertimbangan ditetapkannya Kepmen ESDM 375.K Tahun 2023 adalah: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 Peraturan Pemerintah […]
Dalam perkembangan industri dan untuk mendukung kebijakan pengembangan energi bersih, terdapat beberapa mineral penting sebagai bahan baku industri yang memproduksi komponen penting dalam banyak teknologi energi bersih. Mineral penting tersebut antara lain tembaga, nikel, kobal, dan unsur tanah jarang. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang menggalakkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan, mulai menyusun […]
Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan (Kepmen ESDM No. 110.K Tahun 2021) ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2021 dengan pertimbangan untuk memberikan pedoman dalam permohonan, evaluasi, dan pemberian […]
Keputusan Menteri ESDM Nomor 258.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara (Kepmen ESDM 258.K Tahun 2023) ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023. Dalam konsideran menimbang, penetapan Kepmen ESDM 258.K Tahun 2023, didasarkan pada pertimbangan: Kepmen ESDM 258.K Tahun 2023 terdiri atas 11 (sebelas) Diktum, […]
Keputusan Menteri ESDM No. 147.K/MB.01/MEM.B/2022 ttg Perubahan atas Penggolongan Komoditas Tambang Mineral Dolomit, Feldspar, Fosfat, Grafit, Kuarsit, dan Zirkon (Kepmen ESDM 147.K/2022) ditetapkan dengan pertimbangan: Kepmen ESDM 147.K/2022 menetapkan perubahan atas penggolongan komoditas tambang mineral dolomit, feldspar, fosfat, grafit, kuarsit, dan zirkon yang semula dikelompokkan dalam golongan mineral bukan logam menjadi dikelompokkan dalam golongan mineral […]
Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020), untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri. Pelaksanaan […]
0