MINERAL AND COAL REGULATION INFORMATION AND EDUCATION
Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No. 10/2023) ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 177 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan […]
Dalam perkembangan industri dan untuk mendukung kebijakan pengembangan energi bersih, terdapat beberapa mineral penting sebagai bahan baku industri yang memproduksi komponen penting dalam banyak teknologi energi bersih. Mineral penting tersebut antara lain tembaga, nikel, kobal, dan unsur tanah jarang. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang menggalakkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan, mulai menyusun […]
Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan (Kepmen ESDM No. 110.K Tahun 2021) ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2021 dengan pertimbangan untuk memberikan pedoman dalam permohonan, evaluasi, dan pemberian […]
Keputusan Menteri ESDM Nomor 258.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara (Kepmen ESDM 258.K Tahun 2023) ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023. Dalam konsideran menimbang, penetapan Kepmen ESDM 258.K Tahun 2023, didasarkan pada pertimbangan: Kepmen ESDM 258.K Tahun 2023 terdiri atas 11 (sebelas) Diktum, […]
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) dibentuk berdasarkan pertimbangan: UU 6/2023 diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. UU 6/2023 terdiri atas 2 Pasal, […]
Keputusan Menteri ESDM No. 147.K/MB.01/MEM.B/2022 ttg Perubahan atas Penggolongan Komoditas Tambang Mineral Dolomit, Feldspar, Fosfat, Grafit, Kuarsit, dan Zirkon (Kepmen ESDM 147.K/2022) ditetapkan dengan pertimbangan: Kepmen ESDM 147.K/2022 menetapkan perubahan atas penggolongan komoditas tambang mineral dolomit, feldspar, fosfat, grafit, kuarsit, dan zirkon yang semula dikelompokkan dalam golongan mineral bukan logam menjadi dikelompokkan dalam golongan mineral […]
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (PP 26/2023) dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa: PP 26/2023 ditetapkan pada tanggal tanggal 15 Mei 2023 dan diundangkan pada tanggal yang sama 15 Mei 2023 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6875. PP 26/2023 terdiri […]
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (PP 23/2023) merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. PP 25/2023 ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2023 dan diundangkan pada tanggal yang sama 5 Mei 2023 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia […]
Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020), untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri. Pelaksanaan […]
Sesuai dengan ketentuan Pasal 62A dan Pasal 83A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP/IUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP/WIUPK kepada Menteri dan ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUP/WIUPK diatur dengan atau […]
0