Category: REGULASI

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No. 18 Tahun 2025) ditetapkan pada tanggal 14 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 18 […]

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 39 Tahun 2025) ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 September 2025. Pertimbangan ditetapkannya PP No. 39 Tahun 2025 adalah: a. bahwa akselerasi pelibatan usaha kecil dan menengah serta koperasi dalam kegiatan […]

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan MIneral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2025) telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2005 ( UU No. 2 Tahun 2025). Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dibentuknya UU No. 2 Tahun 2025 adalah bahwa: […]

Keputusan Menteri ESDM No. 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Keputusan Menteri ESDM No. 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Menteri ESDM No. 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Kepmen ESDM 373.K Tahun 2023) ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 […]

Keputusan Menteri ESDM No. 111.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pembukaan Kembali Area yang Telah Direklamasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Keputusan Menteri ESDM No. 111.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pembukaan Kembali Area yang Telah Direklamasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Menteri ESDM No. 111.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pembukaan Kembali Area yang Telah Direklamasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Kepmen ESDM 111.K Tahun 2024) ditetapkan pada tenggal 21 Mei 2024, dengan dasar pertimbangan: a. bahwa untuk memberikan manfaat yang optimal bagi keberlanjutan lingkungan, diperlukan pedoman teknis dalam pelaksanaan permohonan, evaluasi, […]

Keputusan Menteri ESDM No. 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat
Keputusan Menteri ESDM No. 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat

Keputusan Menteri ESDM No. 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat (Kepmen ESDM 174.K Tahun 2024) ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2024 dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan: a. bahwa untuk memberikan pedoman teknis dalam pemberian, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Izin Pertambangan Rakyat yang merupakan salah satu perizinan berusaha yang telah didelegasikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden […]

Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Persemaian pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Persemaian pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Persemaian pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Perpres 77 Tahun 2024) ditetapkan berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut: a. bahwa kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdampak pada lingkungan […]

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 25 Tahun 2024) ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2024 dan diundangkan pada tanggal 30 Mei 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921). […]

Keputusan Menteri ESDM No. 177.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM No. 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara
Keputusan Menteri ESDM No. 177.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM No. 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara

Keputusan Menteri ESDM No. 177.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM No. 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara (Kepmen ESDM 177.K Tahun 2024) ditetapkan dengan pertimbangan: a. bahwa untuk memberikan efektivitas pelayanan dan kepastian hukum dalam pemrosesan […]

Keputusan Menteri ESDM No.  375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara
Keputusan Menteri ESDM No. 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara

Keputusan Menteri ESDM No. 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara (Kepmen ESDM 375.K Tahun 2023) ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2023. Pertimbangan ditetapkannya Kepmen ESDM 375.K Tahun 2023 adalah: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 Peraturan Pemerintah […]

Back to top