Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) dibentuk berdasarkan pertimbangan: UU 6/2023 diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. UU 6/2023 terdiri atas 2 Pasal, […]
PP TERKAIT
REGULASI
TERKAIT
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di LautPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (PP 26/2023) dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa: PP 26/2023 ditetapkan pada tanggal tanggal 15 Mei 2023 dan diundangkan pada tanggal yang sama 15 Mei 2023 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6875. PP 26/2023 terdiri […]
PERMEN TERKAIT
REGULASI
TERKAIT
Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021 ttg Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya MineralPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM 5/2021) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 25/2021). Pasal […]
PP TERKAIT
REGULASI
TERKAIT
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis RisikoPerizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipa Kerja (UUCK). Bab III UUCK mengatur terkait Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUCK, meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan […]
PP TERKAIT
REGULASI
TERKAIT
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya MineralPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (PP 25/2021) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Pasal 39 UUCK mengatur terkait perubahan atas Undang-Undang Minerba yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 […]
REGULASI
TERKAIT
UU TERKAIT
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) merupakan terobosan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui kebijakan Omnibus Law. Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan UUCK adalah: a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun […]
PERMEN TERKAIT
REGULASI
TERKAIT
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralPeraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PMK 17/2022) ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2022 dan diundangkan pada tanggal 2 Maret 2022 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun […]
0