Seri 2 (Hak, Kewajiban, dan/atau Larangan dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 112A, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 123A, Pasal 124, Pasal 126, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020).
ARTIKEL
HAK DAN KEWAJIBAN
PERIZINAN
Seri 1 Hak, Kewajiban, dan/atau Larangan bagi Pemegang IUP/IUPK dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan BatubaraSeri 1 (Hak, Kewajiban, dan/atau Larangan dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101A, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020)
KEPMEN MINERBA
MINERBA
REGULASI
Kepmen ESDM 221.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan IUP/IUPK dan Pengalihan Sebagian WIUP/WIUPK di Bidang Pertambangan Mineral dan BatubaraPemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diatur dalam ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020), bahwa pemindahtanganan IUP/IUPK kepada pihak lain dilarang tanpa persetujuan Menteri. Menteri dapat memberikan persetujuan pemindahtanganan IUP/IUPK setelah dipenuhi persyaratan […]
0