Seri 2 (Hak, Kewajiban, dan/atau Larangan dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 112A, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 123A, Pasal 124, Pasal 126, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020).
ARTIKEL
HAK DAN KEWAJIBAN
PERIZINAN
Seri 1 Hak, Kewajiban, dan/atau Larangan bagi Pemegang IUP/IUPK dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan BatubaraSeri 1 (Hak, Kewajiban, dan/atau Larangan dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101A, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020)
ARTIKEL
INFO REGULASI
Belajar Undang-Undang Minerba (Series), “Kewenangan”Seri 2 Dalam pengelolaan pertambangan sangat penting adanya kepastian terkait siapa yang berwenang dalam melaksanakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Dengan pembagian kewenangan yang jelas dalam suatu urusan penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dalam suatu urusan yang berkaitan dengan persetujuan atau perizinan dari Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien serta akuntabel. Sesuai […]
ARTIKEL
INFO REGULASI
Belajar Undang-Undang Minerba (Series), “Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, serta Penguasaan”Seri 1 Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diatur dalam 3 undang-undang, yaitu: a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009); b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU 3/2020; dan c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun […]
MINERBA
REGULASI
UU MINERBA
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2009 dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959. UU Minerba dibentuk dengan pertimbangan berdasarkan unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis, bahwa: […]
0