MINERAL AND COAL REGULATION INFORMATION AND EDUCATION
Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No. 10/2023) ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 177 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan […]
Sesuai dengan ketentuan Pasal 62A dan Pasal 83A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP/IUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP/WIUPK kepada Menteri dan ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUP/WIUPK diatur dengan atau […]
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ttg Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubata berwenang menetapkan Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara […]
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) menghapus kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU 3/2020, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berada pada Pemerintah Pusat, antara lain pemberian perizinan berusaha serta pembinaan dan […]
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM 5/2021) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 25/2021). Pasal […]
Dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, aspek Keselamatan Pertambangan sangatlah penting untuk dipatuhi oleh pemegang izin di bidang usaha pertambangan baik itu pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), maupun Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Pemegang IUP, IUPK, KK, dan PKP2B dalam […]
Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, sangat penting adanya ketaatan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik oleh setiap pelaku kegiatan usaha pertambangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Permen ESDM 26/2018), salah satu kewajiban pelaku […]
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) merupakan terobosan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui kebijakan Omnibus Law. Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan UUCK adalah: a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun […]
Pada tanggal 8 Maret 2019, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menetapkan Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Konservasi Batubara dalam Rangka Pengendalian Kehilangan dan Dilusi pada Kegiatan Penambangan serta Pengelolaan Batubara Kualitas Rendah dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 226.K/30/DJB/2019 (Juknis Konservasi Batubara 226/2019). Juknis Batubara 226/2019 memuat: a. Petunjuk Teknis Pengendalian Kehilangan dan […]
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konservasi dalam Rangka Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 182.K/30/DJB/2020 pada tanggal 30 April 2020 (Juknis Konservasi 182/2020). Juknis Konservasi 182/2020 terdiri atas: a. Juknis Perencanaan dan Pelaksanaan Recovery Penambangan Mineral dan Batubara yang Optimal; b. Juknis Perencanaan dan Pelaksanaan Recovery Pengolahan Emas, […]
0